Gunjingan Dibalik besarnya Nahdhotul Ulama


Seperti pohon yang semakin menjulang, semakin besar angin menerpa. Begitulah NAHDHOTUL ULAMA dan para tokoh pendirinya.


Deliar Noer seorang nasrani penulis “Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942” memberikan catatan dan menuduh Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang didirikan Belanda, sekurang-kurangnya sebagai organisasi yang disokong Belanda dalam melawan golongan anti bid’ah, khurafat, takhayul, dan kemusyrikan. Lihat umpamanya Oemar Amin Hoesin, “Sedjarah Perkembangan Politik Moderen di Indonesia, “ Hikmah, tahun VIII, No. Lebaran 20/21 (1955). Hoesin menyebut kahadiran Charles van der Plas pada Kongres al-Islam di Cirebon tahun 1922 .Deliar Noer, berpendapat bahwa kehadiran seorang pejabat seperti itu pada suatu kongres, Islam atau bukan Islam, merupakan suatu hal yang biasa semenjak masa permulaan Sarekat Islam. Tentang tuduhan ini, lihat juga Hindia Baru, 19 Februari 1926.


Selanjutnya Deliar Noer mengemukakan: Tentang peranan van der Plas di Indonesia, George McT Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca, N.Y. Cornell Universsity Press, 1952), hlm 370, catatan 72, mengatakan:


Dr van der Plas telah menjadi figur yang setengah merupakan dongeng di Indonesia, dengan fantasi serta kenyataan sama-sama banyak tersangkut pada namanya. Yang pasti ialah bahwa ia termasuk orang istimewa. Banyak pemimpin utama Indonesia, walaupun melihat van der Plas sebagai inkarnasi setan, percaya bahwa ia banyak mengetahui tentang orang Indonesia lebih dari Belanda manapun juga, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan mereka kagum tentang kemampuan van der Plas ini. Bila pemerintah Belanda memperlihatkan sesuatu yang mencerminkan kepandaiannya yang licik, terdapat kecenderungan pada intelektual Indonesia untuk berkata: “Ha, ini pekerjaan van der Plas”.


Bintang Islam, 1926, Tahun IV No.20, hal 324 yang tidak suka dengan kehadiran Nahdlatul Ulama  menyebutnya dengan nama Syarikat Biru, suatu penamaan yang mengingatkan seseorang pada sarikat Hedjo, suatu organisasi gelap yang mendapat sokongan PEB (Politiek Economische Bond –partai yang dibentuk orang-orang Belanda Januari 1919 yang mempunyai pendirian bahwa Politik Etis “terlalu maju” buat Indonesia. PEB ini kerjasama dengan Sindikat Gula –Suiker Syndicaat yang mengawasi produksi dan ekspor gula di Indonesia, dalam memusuhi Sarekat Islam) untuk mengacaukan kalangan pembaharu dan nasionalis lain.


Karel A. Steenbrink (peneliti Belanda) menulis seputar berdirinya NU sebagai berikut. Pada tahun 1924 kekhalifahan di Turki dihapuskan oleh pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk yang sekuler dengan menamakan pemerintahannya Republik Turki, diproklamirkan 19 Oktober 1923. Langkah pertama sekulerisasi adalah penghapusan Islam sebagai agama resmi negara, kedua penghapusan lembaga kesultanan, dan berikutnya penghapusan kekhalifahan, menyusul digantinya syari’at Islam dengan hukum positif ala Barat. Lalu digantinya huruf Arab dengan huruf Latin dan dilarangnya “pakaian Arab”. Rakyat Turki, terutama aparat pemerintah, harus menggunakan pakaian ala Eropa. Bacaan ibadah harus menggunakan bahasa Turki, namun tidak berlangsung lama, karena protes datang dari berbagai ulama di dalam maupun luar negeri.


Kemudian di Surabaya didirikan panitia yang berhubungan dengan penghapusan khalifah di Turki. Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga menjadi anggota bersama Mas Mansur (tokoh yang masuk persyarikatan Muhammadiyah sejak 1922, pen). Beberapa rencana panitia ini untuk menghadiri muktamar dunia Islam tertunda, karena terjadi peperangan Wahabi di Saudi Arabia. Beberapa waktu kemudian muktamar tersebut terlaksana. Pada saat itu Kyai Haji Abdul Wahab Hasbulah mengundurkan diri dari kepanitiaan. Pengunduran diri itu disebabkan karena beliau dinilai berpengetahuan bahasa yang kurang dan pengalaman dunia yang tidak cukup luas.

Dr Deliar Noer Menulis, Menurutnya, penghapusan kekhalifahan di Turki menimbulkan kebingungan pada dunia Islam pada umumnya, yang mulai berfikir tentang pembentukan suatu khilafat baru. Para pemikir di Indonesia merasa tergerak hatinya dan mulai beraksi ramai mencoba mencari solusi atas gonjang ganjing yang terjadi di jazirah Arab. Bersama an dengan akan diadakannya kongres tentang khilafat pada bulan Maret 1924di Mesir. Sehingga dibentuklah suatu Komite Khilafat didirikan di Surabaya tanggal 4 Oktober 1924 yang di ketuai oleh Wondosudirdjo/ Wondoamisen (Sarekat Islam) dengan wakil Kiai Wahab Hasbullah.


Kongres Al-Islam ketiga di Surabaya bulan Desember 1924 antara lain memutuskan untuk mengirim sebuah delegasi ke Kongres Kairo, terdiri dari Surjopranoto (Saerkat Islam), Haji Fachruddin (Muhammadiyah) serta KH Wahab dari kalangan tradisi. Tetapi kongres di Kairo itu ditunda karena peperangan masih berkecamuk di Hijaz, sehingga akan sukar bagi negeri Arab ini untuk datang. Lagi pula, beberapa negeri Islam lain meminta panitia bersangkutan di Kairo untuk mendapat berbagai macam keterangan tentang konferensi dan agar mengirim misi ke negeri-negeri tersebut. Di samping itu Mesir juga menghadapi pemilihan umum.


Umat Islam di Jawa terusik dengan adanya gonjang ganjing di Hijaz di mana Ibnu Sa’ud berhasil mengusir Syarif Husein dari Mekkah tahun 1924. Segera setelah menangani ini pemimpin Wahabi itu mulai melakukan pembersihan dalam kebiasaan praktik Bid’ah, syirik dan Khurafat. Namum ia tidak melarang pelajaran mazhab di Masjid al-Haram.


Suatu undangan dari Ibnu Sa’ud kepada kaum Islam di Indoesia untuk menghadiri kongres di Mekkah dibicarakan di kongres Al-Islam keempat di Yogyakarta (21-27 Agustus 1925) dan di kongres Al-Islam kelima di Bandung (6 Februari 1926). Kedua kongres ini didominasi oleh golongan pembaharu Islam. Malah sebelum kongres di Bandung suatu rapat antara organisasi-organisasi pembaharu di Cianjur, Jawa Barat (8-10 Januari 1926) telah memutuskan untuk mengirim Tjokroaminoto dari Sarekat Islam dan Kiyai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah ke Mekkah untuk mengikuti kongres.

Kiai Wahab mengadakan Rapat Internet Kaum sarungan untuk membahas permasalahan di Saudi yang dikenal dengan nama komite Hijaz pada bulan Januari 1926 yang memutuskan untuk mengirim dua orang utusan menghadap Raja Ibnu Sa’ud untuk mempertimbangkan pendapat organisasi tentang masalah mazhab, serta juga mengadakan seruan kepada raja tersebut untuk mengambil langkah-langkah guna kepentingan mazhab serta memperbaiki keadaan perjalanan haji.(Utusan itu akan terdiri dari Kiai Khalil Lasem dan Kiyai Haji Abdul Wahab dari Surabaya. Menurut Bintang Islam, IV, 1926, No 6, hal 96-98, Nahdlatul Ulama akan meminta Ibnu Sa’ud agar:





  • Tidak melarang kepada siapapun orang yang menjalankan mazhab Syafi’i.
  • Melarang atau sehingga menyiksa barang siapa yang mengganggu atau menghalang-halangi perjalanannya mazhab Syafi’i.
  • Menetapkan angkatan ziarah ke Medinah al-Munawarah dan ziarah di beberapa quburnya syuhada dan bekas-bekas mereka itu.
  • Tidak Mengganggu orang yang menjalankan wirid zikir yang benar atau wirid membaca Dalail al-Khairat atau Burdah atau mengaji kitab fiqh mazhab Syafi’i, seperti Tuhfah, Nihayah, Bajah.
  • Memelihara Makam Rasulullah saw sebagaimana yang sudah-sudah.
  • Jangan sampai merusak qubah-qubahnya syuhada…dan qubahnya aulia atau ulama…
  • Mengadakan tarif biaya barang-barang atau orang-orang yang masuk pada pelabuhan Jeddah dan tarif ongkos-ongkosnya orang haji mulai Jeddah terus Madinah
  • Melarang para syeh haji Mekkah turun (datang) ke Tanah Jawa perlu mencari jama’ah haji sebab jalan yang demikian itu menghilangkan kehebatan Tanah Mekah dan kemudian umumnya orang-orang Mekkah, serta menjadikan tambahnya ongkos-ongkos…., lebih utama dalam pemerintahan mengadakan satu Komite pengurus haji di Mekkah).




Suatu odiensi dengan Raja Ibnu Sa’ud juga diminta dengan perantaraan Konsulat Belanda di Jeddah, tetapi kedua orang utusan itu tak dapat berangkat karena terlambat memesan tempat di kapal. Sebagai gantinya Nahdlatul Ulama mengawatkan isi keputusan rapat mereka kepada kepala negara Saudi dengan tambahan permintaan agar isi keputusan ini dapat dimasukkan ke dalam undang-undang Hijaz.


Tak lama sesudah kongres Al-Islam keenam di Surabaya dalam bulan September 1926 (kongres ini mengubah kedudukannya menjadi cabang kongres Islam di Mekkah), Nahdlatul Ulama melahirkan sikap tidak setujunya dengan kongres tersebut serta terhadap pemerintahan Ibnu Sa’ud.


Nahdhotul Ulama mengingatkan kepada kaum Muslimin agar waspada terhadap ajaran Wahabi di Tanah Suci, dan menyarankan orang-orang agar menunda untuk beribadah haji.


Kongres pertama Nahdhotul Ulama dilaksanakan di Surabaya pada tahun 1927, dua puluh satu bulan setelah lahirnya NU.


Pada tahun berikutnya Nahdlatul Ulama mengutus delegasi ke Mekkah. Pada tanggal 27 Maret 1928 Nahdlatul Ulama mengumumkan bahwa Kiai Abdul Wahab dan Ustadz Ahmad Ghanaim Al-Amir (Al-Misri) akan pergi ke Mekkah sebagai perutusan mereka. Dalam bulan itu juga keduanya berangkat; Abdul Wahab singgah di Singapura untuk memperkenalkan  Nahdhotul Ulama di kalangan Muslim Singapura, dan sampai di Tanah Suci tanggal 17 April 1928. Pada tanggal 13 Juni 1928 mereka diterima oleh Raja Ibnu Sa’ud. Pada kesempatan ini kedua utusan tersebut juga meminta Raja Ibnu Sa’ud agar membuat hukum yang tetap di Hijaz. Mereka meminta jawaban atas seruan mereka.


Dalam jawabannya, berupa surat, Raja Ibnu Sa’ud mengatakan bahwa perbaikan di Hijaz memang merupakan kewajiban tiap pemerintahan di negeri itu. Ia menambahkan akan memperbaiki keadaan perjalanan haji sejauh perbaikan ini tidak melanggar ketentuan Islam. Ia juga sependapat bahwa kaum Muslimin bebas dalam menjalankan poraktek agama dan keyakinan mereka, kecuali urusan yang Tuhan Allah mengharamkan dan tiada terdapat sesuatu dalil dari Kitab-Nya Tuhan Allah dan tiada sunnat Rasulullah saw, dan tidak ada dalam mazhab Salafussholih dan tidak dari sabda salah satu imam empat.

Demikianlah surat Raja Abdul Aziz membalas surat Ketua PBNU, 13 Juni 1928, 24 Dzulhijjah 1346H.

bisa dilihat ungkapan yang ditulis tokoh NU, KH Saifuddin Zuhri sebagai berikut:


“Misi Kyai ‘Abdul Wahab Hasbullah ke Makkah mencapai hasil sangat memuaskan. Raja Ibnu Sa’ud berjanji, bahwa pelaksanaan dari ajaran madzhab Empat dan faham Ahlus Sunnah wal Jama’ah pada umumnya memperoleh perlindungan hukum di seluruh daerah kerajaan Arab Saudi. Siapapun bebas menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jama’ah ajaran yang di imami oleh Empat Madzhab, dan siapa saja bebas mengajarkannya di Masjidil Haram, Makkah, Masjid Nabawi, Madinah dan di manapun di seluruh daerah kerajaan”.


 Apa yang disebut hasil sangat memuaskan, dan bebasnya mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jama’ah itulah yang disebarkan oleh NU di masyarakat .Sebagaimana pengakuan Waliyullah Kiai Abdurrahman Wahid, didirikannya NU itu untuk wadah berorganisasi dan mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama’ah .
secara resmi NU mengesahkan Tarekat Mu’tabarah Nahdliyin didirikan 10 Oktober 1957 sebagai tindak lanjut keputusan Muktamar NU 1957 di Magelang. Belakangan dalam Muktamar NU 1979 di Semarang ditambahkan kata Nahdliyin, untuk menegaskan bahwa badan ini tetap berafiliasi kepada NU.


Dan Alhamdulillah meskipun banyak propaganda dan omongan tanpa dasar yang mencoba menjatuhkan organisasi kaum sarungan berikut para tokoh di balik khittah Nahdhiyin seperti di atas. Nyatanya NU adalah organisasi terbesar pertama di INDONESIA dan tentunya merupakan pahlawan perang dalam menerangi penjajah Belanda. Seperti gelar pahlawan yang telah di nisbatkan kepada para pemrakarsa Dan para pengikutnya. Terlebih di tetapkannya hari santri yang jatuh pada 22 Oktober. Dan yang pasti omongan satu dua gelintir kaum kafir tidak bisa di jadikan pedoman. Karena kita berpedoman pada alqur'an, hadits, ijma' dan qiyas sesuai madzab Imam empat.


#MARI BERFIKIR JERNIH
NAHDHOTUL ULAMA Rahmatan Lil alamin


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan tulis komentar anda untuk hal apapun yang masih berhubungan dengan post pada halaman ini. Dukungan tag HTML: Bold Text, Italic Text, and Link Text (Hanya jika diperlukan).